PENGUKURAN KINERJA ASP

PENGUKURAN KINERJA

Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan

9.1. INDIKATOR KINERJA

9.1.1. Pengertian Indikator Kinerja

Indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator  masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts)

1.      Indikator masukan  adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indicator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang –undangan dan sebagainya.

2.      Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.

3.      Indicator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4.      Indikator manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5.      Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indicator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

9.1.2. Syarat – syarat Indikator Kinerja

Sebelum menyusun dan menetapkan indicator kinerja, syarat – syarat yang harus di penuhi oleh suatu indikator kinerja perlu diketahui, sebagai berikut :

1.      Spesipik, jelas, dan tidak ada kesalahan kemungkinan interpretasi.

2.      Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indicator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.

3.      Relevan; indikator kinerja harus menangani aspek objektif  yang relevan.

4.      Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.

5.      Harus cukup fleksible dan sensitif terhadap perubahan/ penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

6.      Efektif; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Mengingat bidang kehidupan atau sektor pembangunan sangat beragam, indicator kinerja dan cara penerapanya untuk bidang fisik ( misalnya, pembangunan, prasarana, dan sarana fisik ) maupun bidang nonfisik ( misalnya penyuluhan dan perubahan sikap masyarakat ) tidak selalu sama. Berikut contoh indikator kinerja :

·         Tingkat ketepatan pelayanan.

·         Tingkat kecepatan pelayanan.

·         Tingkat kenyamanan.

·         Tingkat kemurahan.

Penentuan indicator – indicator tergantung pada kebijaksanaan/prpgram/kegiatannya.

9.1.3. Peran Dan Manfaat Indikator Kinerja

Peran Indikator Kinerja

Publikasi indikator kinerja melayani berbagai macam tujuan dasar, yang salah satunya adalah menjamin pertanggungjawaban oerganisasi sector public ( agen ). Stewart (1984) menyarankan pertanggungjawaban dapat dijaga dengan hanya dua kondisi :

1.      Agen harus memberikan perhitungan kinerja pelaku.

2.      Pelaku harus mampu menangani agen dalam perhitungannya.

Prinsip agensi telah dikembangkan dalam konteks sektor korporasi Baiman ( 1990 ) yang mengidentifikasi pelaku dan agen atau manajer saling terbuka. Pertanggungjawaban dalam sektor publik smakin lama semakin kompleks.

Pengguna atau calon pengguna pelayanan sector public harus dapat menangani administrasi laporan pelayanan. Dalam organisasi usaha, pelanggan dipasar yang kompetitif melakukan pengendalian langsung dan memberlakukan sanksi. Hal ini berlawanan denga praktik pelayanan public lokal yang monopoli. Pada  saat yang sama, banyak calon pengguna layanan atau kelompok yang berkepentingan lainnya tidak mempunyai pengalaman langsung terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan, seperti pelayanan soaial perorangan.

Pertanggungjawaban public merupakan pertimbangan utama bagi tiap kelompok yang ingin mengendalikan kinerja pelayanan publik. Kerangka pertanggungjawaban yang utama adalah pemikiranyang diperlukan dalam proses akutabilitas publik. Jika pola pertanggungjawaban gagal memenuhi criteria, maka manajer menjadi ragu untuk menggunakan sumber daya secara efisien.

Manfaat Indikator Kinerja

Manfaat skema indikator kinerja dapat dipertimbangkan menjadi enam macam:

1.      Kejelasan tujuan organisasi

2.      Mengembang persetujuan pengukuran aktivitas

3.      Keuntungan proses produksi harus di pahami lebih jelas

4.      Tersediannya perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda;

5.      Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggung jawaban organisasi kepada pemilik saham.

Pengukuran kinerja merupakan langkah awal dari proses pembandingan industry. Fenomena tang diukur harus menjadi model proses produksi. Pembandingan industri sering kali merupakan langkah pengujian model, dimana pengolahan input sector public akaan menghasilakan output yang mampu mempengaruhi lingkungannya.

Lima alas an mengapa variasi pengukuran kinerja bisa diamati didalam organisasi  Smith (1990)

1.      Organisasi bisa mengikuti tujuan yang berbeda;

2.      Organisasi bisa mempunyai lingkungan yang berbeda;

3.      Organisasi bisa menghadapi sumber – sumber biaya yang berbeda;

4.      Organisasi bisa melaporkan kinerja yang berbeda;

5.      Organisasi bisa mempunyai level efisiensi yang berbeda.

Tujuan dari pemodelan kinerja ini adalah untuk menguraikan masalah melalui langkah pemodelan yang sangat krusial, dimana analisis kinerja ditetapkan melalui proses penilaian kinerja sektor publik. Dengan analisa cross sectional yang akan menghasilakan benchmark

Filosofi pengukuran kinerja diturunkan menjadi identifikasi tujuan pengukuran kemajuan, penilaian kinerja, serta pensettingan target dan keyakinan.

9.1.4. Penyusunan Indikator Kinerja

Langkah – langkah dalam Menyusun Indikator Kinerja

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk penyusunan dan penetapan indikator kinerja pemerintah, yaitu sebagai beikut :

1.      Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan /sasaran (kebijaksanaan, program, dan kegiatan ).

2.      Identifikasi data / informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. ( data yang relevan, lengkap, akurat ).

3.      Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.

Berikut contoh indikator yang ada di Departemen Kesehatan dan unit organisasi lainnya.

PROGRAM	PROYEK / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Perbaikan / Penggantian peralatan medis yang rusak di Puskesmas.	1.      Input dana 2.      Process -          Ketaatan padaaturan hukum dalam proses pengadaan peralatan medis. -          Rata – rata waktu yang diperlukan untuk pembelian dan penerimaan peralatan medis di Puskesmas 3.      Output -          Jumlah peralatan medis 4.      Outcome -          Baiknya kualitas pemeriksaan 5.      Benefit -          Peningkatan kesembuhan pasien 6.      Impact -          Penurunan jumlah orang sakit.

Biaya Indikator kinerja

Banyak organisasi sektor publik menerapkan filosofi pengukuran kinerja , tanpa pertimbanngan biaya yang di perlukan. Wujud dari filosofi Indikator kinerja itu adalah skema indikator kinerja . saat tim audit eksternal melakukan audit kinerja  maka aka nada biaya yang di pertanyakan  ( biaya langsung pembuatan skema akan menjadi verifikasi audit).

Ada 2 alasan kemungkinan disfungsi konsekuensi :

-          Sangat sulit mengimplementasikan prinsip indicator kinerja di organisasi/industry berbeda.

-          Pengendalian mempunyai kemampuan yang terbatas untuk memproses skema imdikator kinerja, sehingga strategi penerapan indikator kinerja justru menyesatkan..

Menurut Smith ( 1993 ) ada 8 bagian pemeriksaan konsekuensi dalam penilaian kinerja.

-          Tunnel vision, perbedaan aspek yang tidak lengkap dalam skema penilaian kinerja.

-          Suboptimisasion, keterbatasan sumberdaya sebagai batasan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.           

-          Myopia, fenomena pengabaian tujuan jangka panjang yang terdapat pada skema indiKator kinerja.

-          Measure fixation, gagal merefleksikan aktivitas dengan tujuan.

-          Misrepresentation, manipulasi data yang tidak sah dan berbahaya.

-          Misinterpretation, salah mengartikan/ pengertian/tanggapan.

-          Gaming, kehati – hatian prilaku manajemen untuk menjamin keuntungan strategi.

-          Ossification

Mengurangi Konsekuensi Disfungsional

Beberapa strategi untuk menghindari disfungsional.

a.       Melibatkan seluruh karyawan dalam seluruh pengembangan;

b.      Memelihara fleksibilitas dalam penggunaan pengukuran dan pengendalian skema indikator kinerja;

c.       Manjaga system indicator kinerja dengan review yang constant;

d.      Mencari ukuran setiap tujuan;

e.       Mengukur ketertarikan klien;

f.       Mencari interpretasi para ahli tentang skema indikator kinerja;

g.      Menyimpan data yang diperiksa;

h.      Mengembangkan perspektif karir jangka panjang;

i.        Meminimalkan jumlah Indikator;

j.        Mengembangkan kinerja pembanding independen dari aktivitas yang lalu. Contoh : data industri merupakan alat bagi satuan pengendalian itern.